Transnational Advocacy Networks (TAN).

Posted: November 22, 2011 in advocacy network, IGO, NGO, organisasi internasional

TAN merupakan sebuah bentuk organisasi yang memiliki karakteristik pertukaran serta pola komunikasi yang bersifat sukarela, timbal balik, dan sejajar (horizontal). Konsep network tersebut dapat berjalan dengan baik karena menekankan pada hubungan yang bersifat cair dan terbuka di antara aktor-aktor yang bekerja dalam area isu-isu tertentu. Keck & Sikkink menyebut mereka sebagai advocacy networks karena mereka mengadvokasi dengan saling mendukung suatu perkara yang diajukan oleh yang lain. Keck & Sikkink juga menyatakan bahwa transnational advocacy network memiliki keunikan tersendiri karena mereka terorganisasi untuk mempromosikan suatu perkara, ide-ide, norma-norma, serta seringkali melibatkan individu untuk turut mengadvokasi perubahan kebijakan[1]. Advokasi-advokasi yang diperjuangkan oleh aktor-aktor dalam sebuah transnational advocacy network adalah berbasis kepada nilai-nilai tertentu. Oleh karena itulah, advocacy network menjadi penting dalam pembahasan mengenai isu-isu yang berbasis nilai-nilai seperti isu-isu hak-hak asasi manusia, lingkungan, perempuan, kesehatan, dan sebagainya, di mana masyarakat di berbagai penjuru dunia dengan latar belakang yang berbeda-beda telah membangun satu kesamaan cara pandang terhadap isu-isu tersebut di atas.

Mereka yang mengadvokasi isu-isu, ide-ide, atau nilai serta norma tertentu tidak bekerja sendiri-sendiri, dan tidak mengenal batas-batas negara dalam memperjuangkan apa yang mereka yakini. Seperti yang telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir, kita telah melihat semakin meningkatnya organisasi-organisasi yang saling bekerja sama dan tanpa disadari telah membangun sebuah gabungan atau membentuk jejaring (networks) advokasi yang menjadi semacam ‘jembatan’ yang melampaui batas-batas negara untuk melakukan perubahan sosial.

Aktor-aktor besar dalam sebuah advocacy networks dapat berupa antara lain: (1) organisasi-organisasi riset & advokasi nongovernmental internasional dan domestik (NGO); (2) pergerakan sosial lokal; (3) yayasan; (4) media; (5) gereja, serikat perdagangan, organisasi konsumen, intelektual; (6) bagian dari intergovernmental organizations regional maupun internasional; (7) bagian dari cabang-cabang lembaga eksekutif dan/atau parlemen dari suatu pemerintahan[2]. Namun tidak semua aktor tersebut ada dalam sebuah transnational advocacy network. Penelitian awal yang dilakukan oleh Keck & Sikkink menyatakan bahwa NGO, baik internasional maupun domestik, memainkan peranan sentral di dalam advocacy network. Hal ini biasanya dikarenakan berbagai NGO tersebut seringkali berperan sebagai inisiator aksi-aksi dan menekan aktor-aktor lain yang lebih powerful. NGO memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melakukan lobi-lobi yang bertujuan untuk mengubah suatu kebijakan.

Transnational advocacy networks tidak mengandalkan kekuatan dalam artian tradisional seperti kekuatan fisik (militer) atau kekuatan ekonomi, karena mereka memang tidak memiliki kapasitas tersebut. Dalam pengertian tradisional dari ‘power’ dalam arena internasional, mereka merupakan pemain yang bisa dikatakan relatif lemah. Namun dalam kenyataannya kelompok-kelompok seperti mereka tersebut memiliki pengaruh yang semakin meningkat dari waktu ke waktu sehingga menjadikan mereka sebagai salah satu aktor yang juga patut diperhitungkan dalam arena politik internasional. Mereka memang tidak serta merta masuk ke dalam arena politik internasional tersebut, tetapi mencari cara agar isu yang mereka usung dapat menarik perhatian untuk dibahas oleh aktor-aktor tradisional. Sarana utama mereka adalah informasi yang diproduksi secara cepat, disusun secara akurat, serta disebarkan secara efektif.

Bentuk transnational advocacy networks yang berupa jejaring tidak serta merta menjadikan peranan mereka memiliki ciri khas yang unik. Karena banyak jenis jejaring lainnya yang terdiri dari individu maupun organisasi juga mampu memberikan pengaruh dalam penentuan kebijakan. Apa yang menjadikan transnational advocacy network menjadi penting serta memiliki keunikan tersendiri adalah advokasi yang mereka lakukan. Mereka berkampanye dengan membawa latar belakang khusus, seperti mengatasnamakan kepentingan pelestarian lingkungan. Ketika sebuah dialog internasional digelar dan pada proses pembuatan keputusan tersebut hanya bisa diakses oleh aktor-aktor tradisional seperti negara, kelompok-kelompok advokasi membuka arena tersebut serta membawa suara serta kepentingan masyarakat yang tidak memiliki akses ke dalam arena. Dengan kata lain, transnational advocacy networks memfasilitasi suara dari masyarakat sipil agar dapat diperhatikan di dalam bidang politik internasional. Mereka membuka sebuah ruang demokratis di dalam arena elit[3].

Ketika salah satu aktor di dalam suatu network atau jaringan memiliki sebuah visi dengan melakukan strategi politik untuk menghadapi suatu permasalahan tertentu, maka permasalahan yang diajukan tersebut berpotensi untuk mengundang aksi di dalam jaringan yang ada. Hal ini tampak ketika misalnya sebuah NGO melakukan advokasi terhadap negara tertentu dan mereka mendapatkan rintangan dari pemerintah negara yang bersangkutan. Bukanlah suatu kebetulan apabila banyak NGO serta jejaring advokasi yang ada selalu menyatakan bahwa mereka mengklaim memperjuangkan hak-hak tertentu. Keck & Sikkink menyatakan bahwa pemerintah suatu negara bukan hanya merupakan penjamin utama terhadap suatu hak, tetapi juga merupakan pelanggar utama atas hak-hak tersebut[4]. Apabila pemerintah suatu negara enggan untuk mengakui tentang hak tersebut, kelompok-kelompok NGO yang ada seringkali memiliki rintangan untuk masuk ke dalam arena politik domestik negara yang bersangkutan. Untuk itulah mereka mengaktifkan koneksi internasional untuk mengekspresikan persoalan yang tengah dihadapi. Untuk dapat memahami lebih jelas mengenai pola hubungan antar aktor dalam sebuah jejaring transnational advocacy network dapat dilihat pada gambar berikut.

 Image

Gambar 1.1 Pola Bumerang (Boomerang Pattern)

Sumber:    Keck & Sikkink, Activists Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics (1998), hal. 13

Ketika saluran antara suatu negara dengan aktor domestik seperti NGO lokal terhalangi, maka muncul suatu pola bumerang yang menunjukkan karakteristik jejaring transnasional. NGO lokal akan mencari aliansi internasional untuk memperoleh dukungan serta semakin menambah tekanan dari luar terhadap negara yang bersangkutan. Tekanan dari luar tersebut bisa dari negara lain yang telah melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dari NGO, serta bisa pula dari organisasi ketiga seperti inter-governmental organization. Dengan demikian, tekanan yang dihasilkan oleh pola hubungan semacam itu akan semakin mendapatkan perhatian dari pemerintah negara yang sebelumnya. Jejaring transnasional telah memperkuat tuntutan dari kelompok-kelompok lokal, membuka arena terbuka terhadap isu yang diusung, dan pada akhirnya membawa tuntutan tersebut kembali ke tingkat domestik.

Untuk memahami bahwa sebuah norma atau nilai-nilai yang diusung oleh non-state actors dapat memiliki pengaruh terhadap dinamika perubahan dalam kebijakan maupun politik internasional, norm emergence merupakan sebuah kerangka dasar untuk melihat siapakah yang mencetuskan sebuah norma serta upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor tersebut agar norma yang diyakininya dapat tersebar. Sebuah norma tidak muncul secara tiba-tiba, namun ia dibangun secara aktif oleh agen-agen yang memiliki gagasan kuat mengenai perilaku yang menurutnya pantas di dalam komunitas mereka. Proses pemunculan norma tersebut tidak terlepas dari norm entrepreneurs serta organizational platforms untuk mencapai titik puncaknya (tipping or threshold point). Norm entrepreneurs memiliki peranan yang penting dalam proses kemunculan sebuah norma. Mereka menyerukan perhatian terhadap sebuah isu tertentu atau bahkan “membuat” isu sendiri dengan cara menyebutkan, menginterpretasikan, serta mendramatisasi isu-isu tersebut. Misalnya, berdasarkan pengalaman peperangan di Solferino pada tahun 1859, Henry Dunant membantu membentuk sebuah organisasi untuk mempromosikan isu mengenai perlindungan terhadap personil medis serta orang-orang yang terluka di dalam peperangan agar diperlakukan sebagai pihak yang netral[5]. Pada akhirnya, isu tersebut diadaptasi menjadi sebuah norma yang disepakati oleh seluruh negara pada masa kini.

Pada level internasional, setiap promotor norma memerlukan semacam platform organisasi untuk mempromosikan norma yang mereka yakini. Bentuk platform organisasi tersebut sangat beragam, mulai dari Non-Governmental Organizations (NGO) yang bergerak dalam isu-isu spesifik seperti Greenpeace, Palang Merah Internasional, Transafrica, dan sebagainya, hingga lebih luas lagi berupa Transnational Advocacy Networks (TAN) yang mana NGO tersebut menjadi bagian di dalamnya (dalam isu tertentu seperti mempromosikan hak-hak asasi manusia, norma-norma lingkungan, dan sebagainya). Setelah norm entrepreneurs berhasil meyakinkan kelompok berkuasa (critical mass) dalam suatu negara untuk menjadi norm leaders, maka bisa dikatakan bahwa norma yang diusung oleh norm entrepreneurs tersebut telah mencapai ambang batasnya (tipping or threshold point).

Sedangkan untuk melihat cara non-state actors bekerja, Keck & Sikkink menyatakan bahwa pada dasarnya aktor-aktor tersebut berusaha untuk mencari pengaruh dengan jalan sama seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok politik maupun pergerakan sosial lainnya. Karena mereka tidak memiliki power dalam artian tradisional, maka mereka harus menggunakan kemampuan informasi, ide, serta strategi yang mereka miliki. Proses yang dilalui pada umumnya adalah dengan cara persuasi atau sosialisasi, dan kadang kala disertai dengan menekan. Tipologi taktik yang biasanya digunakan oleh non-state actors dalam usaha persuasi dan sosialisasi meliputi empat hal. Pertama adalah information politics, atau kemampuan untuk menghasilkan informasi dengan cepat dan kredibel yang berguna secara politik serta mengarahkan kemana ia akan memiliki dampak yang besar. Kedua, adalah symbolic politics, atau kemampuan untuk menyerukan simbol-simbol, aksi-aksi, ataupun cerita yang dapat memberikan pengertian tentang situasi tertentu bagi audience yang berada pada jarak jauh. Ketiga, adalah leverage politics, atau kemampuan untuk menyerukan kepada aktor-aktor yang powerful untuk mempengaruhi situasi tertentu ketika salah satu anggota networks tampak tidak memiliki peluang untuk memberikan pengaruhnya. Keempat, adalah accountability politics, atau usaha-usaha untuk mempertahankan aktor-aktor yang powerful tersebut agar tetap memegang kebijakan atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan[6]. Dalam satu kampanye tertentu, taktik yang digunakan bisa mengandung hanya satu tipologi atau beberapa tipologi yang digunakan secara bersamaan.


[1] Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, op.cit. hal. 8

[2] ibid. hal. 9

[3] “Transnational Advocacy Networks and International Policy”, Center on Law & Globalization, http://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=113 [11 Agustus 2009]

[4] Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, op.cit. hal. 12

[5] Martha Finnemore & Kathryn Sikkink, International Norm Dynamics and Political Change, dalam Jurnal International Organizations Vol. 52 No. 4, 1998, hal. 896

[6] Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, op.cit. hal. 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s