Suksesi Politik

Posted: November 30, 2011 in pemilihan presiden

Suksesi dalam pengertiannya dipandang sebagai proses perubahan sosial politik dalam pengertian yang luas. Suksesi berkaitan dengan sistem pembagian otoritas yang mengakibatkan timbulnya dua macam kategori sosial di dalam masyarakat. Yakni mereka yang menduduki sebagai pemenang otoritas, yang baik secara substansial maupun arahnya berlawanan satu sama lain dalam mencapai kepentingannya.[1]

Sedangkan proses peralihan kewenangan atau suksesi itu sendiri terdapat tiga cara. Yang pertama, secara turun temurun. Artinya bahwa peralihan suatu jabatan atau kewenangan yang dialihkan kepada keturunan atau keluarga pemegang jabatan terdahulu, hal ini biasanya terjadi pada pemerintahan otokrasi tradisional. Kedua, secara paksa yaitu jabatan atau kewenangan yang terpaksa dialihkan kepada orang lain tidak menurut prosedur yang sudah disepakati, melainkan dengan kekerasan seperti kudeta dan revolusi. Ketiga, secara pemilihan yaitu dilakukan secara langsung melalui badan perwakilan rakyat.[2]

Dalam bukunya Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan, Amien Rais mengemukakan bahwa terdapat lima alasan mengapa harus terjadi sebuah suksesi dalam sistem kekuasaan negara.[3] Alasan-alasan tersebut antara lain :

1)      Penguasa yang terlalu lama berkuasa akan cenderung melakukan tindak korupsi

2)      Pimpinan nasional yang terlalu lama berkuasa akan melahirkan kultus individu ( the cult of individual ), yang mana hal ini akan mengabaikan rasionalisme manusia

3)      Suksesi, rotasi, atau regenerasi elit adalah sebuah keharusan dalam sebuah sistem demokrasi yang ditandai dengan tingginya partisipasi rakyat dalam menentukan kedudukan seorang pemimpin ataupun pengambilan keputusan atau kebijakan negara

4)      Kelompok elit yang terlalu lama memegang kekuasaan cenderung kehilangan misi ataupun kreativitas

5)      Sebuah lapisan yang sudah lama memegang kekuasaan secara perlahan akan meyakini bahwa dirinya adalah personifikasi stabilitas dan eksistensi negara.

 

Suksesi politik sendiri memiliki kaitan yang erat dengan krisis legitimasi. Bentuk konkrit dari hal ini adalah fenomena penurunan kepercayaan rakyat terhadap suatu pemimpin bisa berdampak pada perubahan politik. Yang dimaksudkan dengan legitimasi disini adalah legitimasi dari pemerintahan yang sebelumnya. Apabila tingkat legitimasi rendah, maka sebuah suksesi politik akan mudah terjadi. Begitu juga sebaliknya, apabila tingkat legitimasi tinggi maka sebuah suksesi politik akan sulit terjadi karena dukungan masyarakat pada pemerintah besar. Dalam ilmu politik, legitimasi diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin.[4]Pada intinya legitimasi merupakan kepatuhan dari yang diperintah terhadap yang memerintah. Legitimasi ini merupakan wujud dukungan sukarela terhadap suatu pemimpin atau pemerintahan. Dalam konteks legitimasi ini, hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan oleh keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin.

Muthiah Alagappa mengidentifikasikan elemen-elemen legitimasi menjadi 4 hal, antara lain:[5]

  1. Shared Norms and Values

Shared norms and values can be interpreted as normative regulation of society on the basis of universal consensus. As internalized moral values can exert a powerful impact on the determination of goals and the means to achieve them, institutionalization of such values in society through a central value system contributes to social cohesion, which from the perspective of this study, in turn leads to agreement on the rules governing the acquisition of state power and it use.

 

( Nilai dan norma bersama dapat diartikan sebagai peraturan normatif masyarakat yang berdasar pada kesepakatan umum. Sebagai nilai moral yang terinternalisasi dapat menghasilkan sebuah pengaruh yang kuat pada penentuan tujuan-tujuan dan alat untuk mewujudkannya, institusionalisasi dari nilai-nilai seperti itu dalam masyarakat melalui sebuah sistem nilai yang utama membantu kohesi sosial, di mana dari perspektif kajian ini, pada gilirannya membawa ke arah kesepakatan pada aturan yang mengatur perolehan kekuasaan dan penggunaanya).

 

  1. Conformity with Established Rules

A government that acquires power by conforming with such provisions will be viewed as legitimate: one that disregard them will be viewed as illegitimate. Although the situation is not always clear-cut, by and large the legitimacy of a government can be judged by widely recognized rules and standards.

 

( Sebuah pemerintah yang mendapatkan kekuasaan melalui kesesuaian dengan ketetapan tertentu akan dilihat sebagai sesuatu yang legitimate. Siapapun yang tidak menghormatinya akan dilihat sebagai pelanggaran. Walaupun situasinya tidak selalu jelas, besar kecil legitimasi dari sebuah pemerintah dapat dikenali melalui peraturan dan standart yang dikenal dengan luas).

 

  1. Proper Use of Power

There ate two aspects to the proper use of power. The first is government operating within the law or other tacitly accepted rules and procedures; the second is the effective use of power to promote the collective interest of the community-that is, performance. Although it has received less attention, the criterion of government operating within the law is a prerequisite for the continued legitimacy of governments deriving their authority from conformity with well established rules.

 

( Ada dua aspek dalam ketepatan penggunaan kekuasaan. Pertama adalah pemerintah berjalan dalam koridor undang-undang atau peraturan dan prosedur lain yang diterima secara luas; kedua adalah penggunaan kekuasaan yang efektif untuk mempromosikan kepentingan bersama dari komunitas yaitu, penampilan politiknya. Walaupun kekuasaan kurang mendapatkan perhatian, kriteria pemerintah yang berjalan dalam koridor undang-undang adalah sebuah prasyarat untuk legitimasi pemerintah yang berkelanjutan yang mendapatkan wewenangnya dari kesesuaian dengan peraturan yang telah berlaku).

 

  1. Consent of the Governed

Consent is given by individuals. In the political realm to give consent is to recognize the government right to issue commands and to assume a duty to obey them. Duty-bound obedience should be distinguished from instrumental acceptance. The commitment to obey is based on rewards. In practice it may be difficult to separate the two. Further, instrumental acceptance over the long term may become duty-bound obedience.


( Persetujuan diberikan oleh individu-individu. Dalam bidang politik, memberikan persetujuan adalah untuk mengakui hak pemerintah dalam memunculkan perintah dan menerima kewajiban untuk mentaatinya. Ketaatan pada tugas harus dibedakan dari penerimaan instrumental. Komitmen untuk patuh adalah berdasar pada ganjaran. Dalam prakteknya, itu mungkin sulit untuk memisahkan keduanya. Lebih jauh, penerimaan instrumental dalam jangka waktu lama mungkin menjadi kepatuhan yang wajib).

 


[1] Nasikun, Sistem Sosial Indonesia. hal.18

[2] Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992), hal.69

[3] Amien Rais, Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan. ( Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hal.13

[4] “Legitimasi”, http://id.wikipedia.org/wiki/Legitimasi, diakses tanggal 2 Januari 2008

[5] Muthiah Alagappa, Political Legitimacy in Southeast Asia : The Quest for Moral Authority. (Princeton : University Press, 1995), hal.15-24

[6] “Presiden Ekuador Jatuh”, http://www.korantempo.com/news/2005/4/23/Internasional/40.html, diakses tanggal 1 Mei 2008

[7]Leo Agustino, Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal.84-85

[8]“Correa Unggul di Pemilu Ekuador: Rakyat Inginkan Perubahan Radikal”, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0611/28/In/3130277.htm, diakses tanggal 30 September 2007

[9] Robert A. Dahl. Modern Political Analysis. (New Jersey: Prentice Hall, 1991), hal.35

[10] “President Vows to Help Galapagos Islands At Risk”, http://www.ensnewswire.com/ens/apr2007/2007-04-16-03-aspuador`s, diakses tanggal 27 Juni 2008

[11] Bonnie Setiawan, “Trend“kiri”di Amerika Latin Perlu Dicontoh”, http://www.globaljust.org/gju_detail.php?id=90, diakses tanggal 10 Oktober 2007

[12] Tentang definisi partaiokrasi dapat dilihat di halaman 4

[13] “Rafael Correa Juga Membuka Mata Kita”, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0611/28/In/3130277.html, diakses tanggal 1 November 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s